REYHANSYAH

Maret 27, 2017

PAPER

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

“POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL”

PENYUSUN:

REYHANSYAH ACHDIKA PUTRA

(25315801)

2TB04

PEMBIMBING:

CHOIRUL UMAM

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

JURUSAN ARSITEKTUR

UNIVERSITAS GUNADARMA

DAFTAR ISI

BAB..............................................................................................................................................

I. PENDAHULUAN................................................................................................

1.1 Latar Belakaang Masalah................................................................................

1.2 Rumusan Masalah............................................................................................

1.3 Tujuan...............................................................................................................

BAB................................................................................................................................................

II. PEMBAHASAN..................................................................................................

2.1 Pengertian Politik dan Strategi Nasional........................................................

2.2 Penyusunan Politik Strategi Nasional.............................................................

2.3 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Strategi Nasional (Polstranas)..........

2.4 Implementasi Politik dan Strategi Nasional..................................................

2.5 Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional.....................................................

2.6 Strategi Politik Nasional dan Proyek “Tol Laut”............................................

BAB................................................................................................................................................

III. PENUTUP...........................................................................................................

3.1 Kesimpulan........................................................................................................

3.2 Saran................................................................................................................

BAB................................................................................................................................................

IV. DAFTAR PUSTAKA

4.1 Sumber................................................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik dan Strategi nasional adalah hal yang saling berkaitan dan merupakan satu-kasatuan yang tidak dapat dipisahkan. Politik sebagai proses menentukan tujuan dan cara memujudkannya yang berhubungan langsung dengan strategi yang merupakan kerangka rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini politik dan strategi nasional merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan cara-cara untuk mencapai tujuan nasional.

Politik nasional pada hakikatnya merupakan kebijakan nasional. Hal ini dikarenakan, politik nasional merupakan landasan serta arah bagi konsep strategi nasional dan strategi nasional merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional. Dalam penyusunan politik nasional hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara.

Pelaksanaan politik dan strategi nasional yang dilekukan oleh negara Indonesia mencakup beberapa bidang yang dianggap central bagi penyelarasan kehidupan berbangsa dan bernegara dari masyarakat Indonesia. Bidang-bidang tersebut adalah bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, bidang agama, bidang pendidikan, bidang sosial dan budaya, bidang pembangunan daerah, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta bidang pertahanan dan keamanan.

Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang dimaksud dengan politik nasional dan strategi nasional?
Bagaimana penyusunan politik dan strategi nasional?
Apakah dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas)?
Bagaimana implementasi dari politik dan strategi nasional?
Bagaimanakah keberhasilan politik dan strategi nasional?
Bagaimanakah pelaksanaan proyek “Tol Laut” dan hubungannya dengan politik dan strategi nasional?

1.3 Tujuan

Mengetahui politik nasional dan strategi nasional.
Mengetahui penyusunan politik dan strategi nasional.
Mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas).
Mengetahui implementasi dari politik dan strategi nasional.

5. Mengetahui keberhasilan politik dan strategi nasional.

6. Mengetahui prosses pelaksanaan proyek “Tol Laut” serta hubungannya dengan politik dan strategi nasional

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Politik dan Strategi Nasional

1. Pengertian Politik

Istilah Politik berasal dari bahasa Yunani Polis yang artinya negara (city state) yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adpun yang berpolitik disebut Politicos. Menurut Aristoteles manusia adalah Zoon Politicon, yakni makhluk politik.Dalam bahasa Indonesia, kata polotik atau Politics mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya.

Demikian bahwa pada umumnya dapat dikemikakan bahwa politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, pengambilan keputusan (decisionmaking) mnegenai seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritasnya.

Negara, adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

Kekuasaan, adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang sesuai keinginan pelaku.

Keputusan, adalah membuat pilihan dari beberapa alternatif. Sedangkan pengambilan keputusan menunjukkan pada proses tyang terjadi sampai keputusan itu tercapai.

Kebijaksanaan, adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.

Pembagian dan alokasi, yang diamaksud adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar. Adapun yang dimaksud “politik” dalam pebgertian ini adalah kebijakan umum dan pengambulan kebijakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

2. Pengertian Strategi

Pengertian Strategi pada awalnya dikenal dikalangan militer yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima, dan penggunaanya dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian, strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangn baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan.

3. Politik Nasional dan Strategi Nasional

Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas, dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penegendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapi tujuan nasional).

Strategi nasional adalah cara melaksankan politik nasonal dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional disusunlah strategi nasional, seperti jangka pendek, jangaka menengah dan jangka panjang.

2.2 Penyusunan Politik Strategi Nasional

1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR dengan langkah awal menyusun Program Kabinet yang diikutu dengan menunjukkan para menteri kabinet sebagai pembantu presiden.

Ditingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Masyarakat melalui pranata politik yang ada di era reformasi memiliki peranan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN maupun yang dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggara negara lainnya.

2. Penentu Kebijakan

Kebijakan Puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kebijakan Umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan DPR, bentuknya adalah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Inpres. Kebijakan Khusus dilakukan oleh Menteri dalam menjabarkan Kebijakan Umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya. Kebijakan Teknis dilakukan oleh Pimpinan Eselon I Departemen Pemerintahan dan Non Departemen. Bentuk kebijakannya adalah Peraturan Keputusan, atau Instruksi pimpinan Departemen dan Dirjen. Kebijakan di daerah, adalah Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakannya berupa Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.

2.3 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Strategi Nasional (Polstranas)

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA.

Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

A. Otonomi Daerah
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat

(central government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah

(local government looking).

Kewenangan Daerah
Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan

daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan

dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,

agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan

pengendalian pembangunan secara makro.

2.4 Implementasi Politik dan Strategi Nasional

Politik Nasional adalah Politik Pembangunan

Politik Nasional pada hakekatnya sama dengan Kebijakan Nasional sebagai landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Dalam penyusunan politik nasional hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara.

Oleh karena upaya untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional, dilakukan melalui pembangunan, maka politik nasional disebut politik pembangunan.

2. Implementasi Politik dan Strategi Nasional dalam Bidang-Bidang Pembangunan NasionalGaris-Garis Besar Haluan Negara sebagai arah penyelenggaraan negara dan segenap rakyat Indonesia, kaidah pelaksanaannya sbb:

Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.
DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam siding Tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam Program Pembangunan Negara Lima Tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terstruktur yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.
PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR.

2.5 Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional

Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.

2.6 Politik Strategi Nasional dan Hubungannya dengan Proyek “Tol Laut”

Hubungan antara Politik Strategi Nasional dengan proyek Tol Laut, yaitu akhir-akhir ini terdapat sebuah program presiden Indonesia periode 2014 – 2018 yang memberikan perhatian lebih pada daerah maritim Indonesia yaitu laut Indonesia, program presiden ini di katakan dapat member nilai lebih pada banyak bidang di Indonesia terutama bidang ekonomi dan bidang lainnya yang berhubungan dengan laut dan mobilitas, program Tol Laut yang menjadi prioritas utama dalam program kerja presiden ini merupakan sebuah cita-cita besar yang tidak mudah untuk di terapkan, cita-cita ini bersifat jangka panjang dan harus diiringi dengan perencanaan yang matang dan terukur.

Sejauh ini Tol Laut tidak memiliki Master Plan yang jelas, Master Plan bertujuan untuk program yang lebih baik dan terarah, yang juga dapat memberikan efek pada daerah-daerah yang sulit di jangkau oleh mobilitas darat, setidaknya distribusi terus berjalan ke seluruh bagian dari Indonesia.

Pemerintah teleh memberikan proyek Tol Laut sebagai prioritas.Untuk program Tol Laut, Pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan non-komersiil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan.

Pemerataan ini memegang peran kunci pada keadaan ekonomi yang lebih baik di Indonesia, oleh karena itu Presiden bekerjasama membangkitkan budaya maritim nusantara, menjaga sumber daya laut eksisting, Sementara itu, pemerintah akan membangun infrastruktur, konektivi tas, dan pertahanan maritim, serta memperkuat diplomasi kemaritiman. “Sudah lama kita memunggungi laut, memunggungi teluk, dan memunggungi samudera. Padahal, masa depan kita ada di sana,” kata Jokowi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada dasarnya segala politik dan strategi nasional dikatakan berhasil apabila memiliki visi misi yang jelas dan tujuan yang jelas dan dari pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.2 Saran

Indonesia harus memiliki visi dan misi yang besar dan jelas untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal, maka dari itu bagian-bagian yang berperan dalam hal ini haruslah memiliki sifat kritis yang dapat membuat Indonesia lebih baik lagi dalam berpolitik dan berstrategi, contohnya yang saya ambil adalah pada proyek besar Tol Laut yang sedang berlangsung, kita harus bias memanfaatkan potensi yang besar dari Indonesia yaitu laut, maka menurut saya Tol Laut merupakan tindakan program kerja yang tepat, dan untuk orang-orang yang berwenang dalam pelaksanaan visi dan misi tersebut haruslah memiliki moral yang baik, maka dari itu haruslah kita tetap meningkatkan kemampuan baik dari dalam diri kita dan lebihnya baik meningkatkan Indonesia dan dunia.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

4.1 Sumber

1. http://mnimanf.blogspot.co.id/2016/03/pendidikan-kewarganegaraan-untuk.html

2. https://muhamadmardenni.wordpress.com/2015/06/29/politik-dan-strategi-nasional/

3. http://asrulliyanto.blogspot.co.id/2013/05/politik-dan-strategi-nasional.html

4. http://ayosemangatmembaca.blogspot.co.id/2015/06/politik-dan-strategi-nasional.html

5. http://koran.bisnis.com/read/20160830/250/579517/apa-kabar-proyek-tol-laut-apa-kabar-proyek-tol-laut

6. https://id.wikipedia.org/wiki/Tol_Laut

7. http://economy.okezone.com/read/2016/08/16/320/1464931/bagaimana-perkembangan-proyek-tol-laut-ini-kata-jokowi